Republiktoday
Foto Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bima di Dapil III kelurahan Kumbe (15/10).
Kota Bima, Republiktoday.- Sebanyak 9 orang Anggota Dewan Dapil III (Rasanae Timur dan Raba) menggelar reses masa sidang tahun ke 3 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, NTB, pada senin (15/10/2018).
Sembilan anggota dewan tersebut yakni Nazamuddin (PKPI),Taufikurahman dari (PDIP), Armansyah, SE (PKS). M Safi.i (Golkar), Edy Ihwansyah (PPP), Samsuri, SH (PAN), Syahbudin (Gerindra), Irfan S.Sos Msi (PKB) dan Ridwan Mustakim partai (Demokrat).
Kegiatan reses DPDR Kota Bima yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kelurahan Kumbe, Hidayatullah S.Sos didalam halaman terminal setempat, bertujuan menyerap serta menjaring segala keluh kesah aspirasi masyarakat setempat, baik program yang sudah dicanangkan maupun yang akan terencana berikutnya melalui anggaran APBD murni dan APBD perubahan mendatang.
Melalui kesempatan itu pula sejumlah warga serta tokoh masyarakat yang turut hadir, mengusulkan beberapa program prioritas yang harus diperhatikan kedepannya oleh pemerintah untuk masyarakat di kelurahan kumbe.
Program yang diusulkan warga diantaranya seperti lapangan olahraga yang belum ada, kebutuhan air bersih dan iuran bulanan yang selalu terkendala, renovasi halaman terminal kumbe, perbaikan irigasi untuk lahan pertanian warga, membangun Sekolah Menengah Atas di wilayah Rasanae Timur serta beberapa usulan penting lainnya yang menjadi PR untuk semua anggota dewan dapil III.
Menanggapi hal tersebut, duta PKPI yang juga bakal caleg terkuat di dapil I (perubahan dari dapil III) Nazamuddin berharap, agar masyarakat saat ini bisa bersabar dan dapat menunggu program walikota dan wakil walikota yang baru dilantik beberapa hari lalu.
Program yang usulkan oleh warga saat reses, tentu juga akan menjadi prioritas pihak DPRD untuk diperhatikan lebih seksama karena mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun, hal tersebut tentu pihaknya akan lebih utama mencanangkan semua program yang diusulkan warga tersebut untuk dituang dan dibahas dalam rapat dewan, meski sebagian usulan warga harus diupayakan segera.
Dijelaskanya pula pada saat reses dihadapan warga kelurahan kumbe, bahwasanya pemerintah Kota Bima akan mencanangkan program utama sesuai dengan visi misi walikota dan wakil walikota bima terpilih.
"Program utama berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota diantaranya yaitu menaikan tunjagan insentif atau gaji untuk RT dan RW se kota bima, melanjutkan pembangunan mesjid raya dengan alokasi anggaran Rp 10 M dan membuatkan kartu BPJS kesehatan untuk 18 ribu warga kota bima yang belum memiliki kartu BPJS" kata Nazamuddin.
Selain itu, lanjutnya, akan ada dana Rp 12.5 M untuk membantu dan menghidupkan para Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota bima. Diakui Nazamudin, dana Rp 12.5 milyar tersebut tidak termasuk untuk warga yang mau membangun usaha baru akan tetapi dikhususkan untuk menghidupkan para UKM yang sudah terbentuk.
"Untuk masalah tekhnik pengalokasian anggaranya, tentu kami libatkan pihak RT dan RW untuk mendata, Dinas terkait seperti Diskoperindag, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Daerah" terangnya. (Ewan)
Kota Bima, Republiktoday.- Sebanyak 9 orang Anggota Dewan Dapil III (Rasanae Timur dan Raba) menggelar reses masa sidang tahun ke 3 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, NTB, pada senin (15/10/2018).
Sembilan anggota dewan tersebut yakni Nazamuddin (PKPI),Taufikurahman dari (PDIP), Armansyah, SE (PKS). M Safi.i (Golkar), Edy Ihwansyah (PPP), Samsuri, SH (PAN), Syahbudin (Gerindra), Irfan S.Sos Msi (PKB) dan Ridwan Mustakim partai (Demokrat).
Kegiatan reses DPDR Kota Bima yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kelurahan Kumbe, Hidayatullah S.Sos didalam halaman terminal setempat, bertujuan menyerap serta menjaring segala keluh kesah aspirasi masyarakat setempat, baik program yang sudah dicanangkan maupun yang akan terencana berikutnya melalui anggaran APBD murni dan APBD perubahan mendatang.
Melalui kesempatan itu pula sejumlah warga serta tokoh masyarakat yang turut hadir, mengusulkan beberapa program prioritas yang harus diperhatikan kedepannya oleh pemerintah untuk masyarakat di kelurahan kumbe.
Program yang diusulkan warga diantaranya seperti lapangan olahraga yang belum ada, kebutuhan air bersih dan iuran bulanan yang selalu terkendala, renovasi halaman terminal kumbe, perbaikan irigasi untuk lahan pertanian warga, membangun Sekolah Menengah Atas di wilayah Rasanae Timur serta beberapa usulan penting lainnya yang menjadi PR untuk semua anggota dewan dapil III.
Menanggapi hal tersebut, duta PKPI yang juga bakal caleg terkuat di dapil I (perubahan dari dapil III) Nazamuddin berharap, agar masyarakat saat ini bisa bersabar dan dapat menunggu program walikota dan wakil walikota yang baru dilantik beberapa hari lalu.
Program yang usulkan oleh warga saat reses, tentu juga akan menjadi prioritas pihak DPRD untuk diperhatikan lebih seksama karena mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun, hal tersebut tentu pihaknya akan lebih utama mencanangkan semua program yang diusulkan warga tersebut untuk dituang dan dibahas dalam rapat dewan, meski sebagian usulan warga harus diupayakan segera.
Dijelaskanya pula pada saat reses dihadapan warga kelurahan kumbe, bahwasanya pemerintah Kota Bima akan mencanangkan program utama sesuai dengan visi misi walikota dan wakil walikota bima terpilih.
"Program utama berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota diantaranya yaitu menaikan tunjagan insentif atau gaji untuk RT dan RW se kota bima, melanjutkan pembangunan mesjid raya dengan alokasi anggaran Rp 10 M dan membuatkan kartu BPJS kesehatan untuk 18 ribu warga kota bima yang belum memiliki kartu BPJS" kata Nazamuddin.
Selain itu, lanjutnya, akan ada dana Rp 12.5 M untuk membantu dan menghidupkan para Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota bima. Diakui Nazamudin, dana Rp 12.5 milyar tersebut tidak termasuk untuk warga yang mau membangun usaha baru akan tetapi dikhususkan untuk menghidupkan para UKM yang sudah terbentuk.
"Untuk masalah tekhnik pengalokasian anggaranya, tentu kami libatkan pihak RT dan RW untuk mendata, Dinas terkait seperti Diskoperindag, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Daerah" terangnya. (Ewan)
