Republiktoday.com
Kota Bima, Taroainfo.com Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah NTB lebih khususnya di Bima sejak satu bulan lebih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah setempat.
Dengan adanya kelangkaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima mengundang pihak terkait yakni Sales Eksekutif Retail (SER) Pertamina NTB dan Para pemilik SPBU kota dan Kabupaten Bima serta dinas terkait pada Senin, 16 September 2019.
Usai pertemuan di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima, dihadapan para awak media, SER Pertamina NTB, Sigit Wicaksono menjelaskan, bahwa kelangkaan BBM di Wilayah NTB khususnya di Kabupaten Bima dan Kota Bima memang kuota BBMnya hampir habis, hingga pihak harus mengurangi jatah kuota BBM tersebut di setiap SPBU.
"Atas kelangkaan BBM di Bima, kami sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk menanggulangi kelangkaan BBM tersebut" kata Sigit
Sementara pertemuan tadi di ruang Sekda antara pihak Pertamina, seluruh Pemilik SPBU Kota dan Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah, lanjutnya, yaitu membahas Jatah BBM premium dari daerah lain yakni Lombok yang rencananya akan di alihkan ke Pulau Sumbawa dengan prioritas daerah yang sudah terjadi devisit atau over koata.
Hal tersebut juga dijanjikan Sigit saat pertemuan berlangsung, bahwasanya akan tetap memenuhi kebutuhan BBM premiun di setiap SPBU, hanya saja tidak banyak seperti sebelum terjadi devisit.
Ditegaskannya pula, bahwa dirinya bisa mengatur jatah BBM premium harian di masing-masing SPBU. Apabila SPBU mengikuti aturan mainya yaitu, SBPU harus mengikuti program Pasti Pas dan SPBU harus menyediakan tangki Pertamax.
"Kalau pun aturan tersebut, dipenuhi oleh masing-masing SPBU, berapapun permintaan BBM Premium oleh SPBU, akan saya salurkan," tegasnya
Disisi lain, jelas Sigit, bahwa kuota BBM sepenuhnya diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS).
Ketika ditanya, bahwa Pak Sigit menganak emaskan SPBU tertentu, sehingga ada reaksi protes dari SPBU-SBPU lainya ? Sigit enggan memberikan komontar terkait hal tersebut, dan menyarankan wartawan untuk meminta data di Depot Pertamina Bima. Karena disana ada semua data alokasi penyaluran BBM di setiap SPBU.
Ditempat yang sama, pemilik SPBU Sape Sudirman, menilai bahwa Sigit selaku SER PT.Pertamina NTB tidak proposional membangi kuota harian, bulanan BBM Premium selalu TIMPANG, ada SPBU yang di anak emaskan.
"Terbukti dari alokasi BBM Premium hariannya mendapatkan jatah harian yg jauh lebih banyak, dari SPBU lainya,"tudingnya.
Sudirman pun menduga, bahwa pak Sigit tidak objektif membagi jatah BBM Premium di setiap SPBU. Dasar dan tolak ukurnya darimana.
Ia pun berharap kelangkan BBM Premiun di Wilayah Kota dan Kabupaten Bima cepat teratasi. "Apabila pak Sigit tidak mampu mengatasi persoalan ini lebih baik pak Sigit mengundurkan diri dari SER Pertamina NTB," kesalnya. (Ewan)
SER Pertamina NTB, Sigit Wicaksono saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Senin (16/09/2019).
Kota Bima, Taroainfo.com Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah NTB lebih khususnya di Bima sejak satu bulan lebih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah setempat.
Dengan adanya kelangkaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima mengundang pihak terkait yakni Sales Eksekutif Retail (SER) Pertamina NTB dan Para pemilik SPBU kota dan Kabupaten Bima serta dinas terkait pada Senin, 16 September 2019.
Usai pertemuan di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima, dihadapan para awak media, SER Pertamina NTB, Sigit Wicaksono menjelaskan, bahwa kelangkaan BBM di Wilayah NTB khususnya di Kabupaten Bima dan Kota Bima memang kuota BBMnya hampir habis, hingga pihak harus mengurangi jatah kuota BBM tersebut di setiap SPBU.
"Atas kelangkaan BBM di Bima, kami sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk menanggulangi kelangkaan BBM tersebut" kata Sigit
Sementara pertemuan tadi di ruang Sekda antara pihak Pertamina, seluruh Pemilik SPBU Kota dan Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah, lanjutnya, yaitu membahas Jatah BBM premium dari daerah lain yakni Lombok yang rencananya akan di alihkan ke Pulau Sumbawa dengan prioritas daerah yang sudah terjadi devisit atau over koata.
Hal tersebut juga dijanjikan Sigit saat pertemuan berlangsung, bahwasanya akan tetap memenuhi kebutuhan BBM premiun di setiap SPBU, hanya saja tidak banyak seperti sebelum terjadi devisit.
Ditegaskannya pula, bahwa dirinya bisa mengatur jatah BBM premium harian di masing-masing SPBU. Apabila SPBU mengikuti aturan mainya yaitu, SBPU harus mengikuti program Pasti Pas dan SPBU harus menyediakan tangki Pertamax.
"Kalau pun aturan tersebut, dipenuhi oleh masing-masing SPBU, berapapun permintaan BBM Premium oleh SPBU, akan saya salurkan," tegasnya
Disisi lain, jelas Sigit, bahwa kuota BBM sepenuhnya diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS).
Ketika ditanya, bahwa Pak Sigit menganak emaskan SPBU tertentu, sehingga ada reaksi protes dari SPBU-SBPU lainya ? Sigit enggan memberikan komontar terkait hal tersebut, dan menyarankan wartawan untuk meminta data di Depot Pertamina Bima. Karena disana ada semua data alokasi penyaluran BBM di setiap SPBU.
Ditempat yang sama, pemilik SPBU Sape Sudirman, menilai bahwa Sigit selaku SER PT.Pertamina NTB tidak proposional membangi kuota harian, bulanan BBM Premium selalu TIMPANG, ada SPBU yang di anak emaskan.
"Terbukti dari alokasi BBM Premium hariannya mendapatkan jatah harian yg jauh lebih banyak, dari SPBU lainya,"tudingnya.
Sudirman pun menduga, bahwa pak Sigit tidak objektif membagi jatah BBM Premium di setiap SPBU. Dasar dan tolak ukurnya darimana.
Ia pun berharap kelangkan BBM Premiun di Wilayah Kota dan Kabupaten Bima cepat teratasi. "Apabila pak Sigit tidak mampu mengatasi persoalan ini lebih baik pak Sigit mengundurkan diri dari SER Pertamina NTB," kesalnya. (Ewan)
