Iklan

Iklan

Bacabup Dou Ndai : Politisasi Wabah Covid 19 dan Modus Kungker Bacabup Petahana Adalah Tanda Hilangnya Kepercayaan Rakyat

Editor
4/05/20, 16:27 WIB Last Updated 2020-04-19T03:50:47Z


Bima, Taroainfo.com - Paradigma kepemimpinan diera modern adalah bersifat transformasi. Inilah harapan dan tuntutan yang terus memuncaki diskursus dan topik-topik pembicaraan yang kini riuh ditengah masyarakat. Sejurus dengan itu, peran kelompok civil society memberikan kritik keras seolah hendak memandu jalannya proses pendewasaan politik bagi masyarakat luas kini lebih mudah ditemukan dan memperoleh tempat dihati masyarakat. Tak pelak lagi hal itu telah berkelindan dengan makin kuatnya arus perubahan dan tuntutan perubahan kepemimpinan yang dianggap lebih mumpuni dan dapat diandalkan seiring dinamika zaman yang kian menjadi niscaya. Dalam konteks ini, mengamati dinamika politik jelang Pilkada Kabupaten Bima, redaksi berkesempatan untuk mewawancarai salah satu bakal calon Bupati Bima, Nimran Abdurahman yang lebih dikenal dengan tagar Dou Ndai dirangkum secara gamblang berikut ini.

Pilkada seperti event suksesi pada umumnya dimaknai sebagai momentum evaluasi sekaligus menjadi sarana sirkulasi elit atau pemimpin. Bagaimana #doundai memandang kedua hal tersebut.

Diera dan dinegara demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat. Artinya penyelenggaraan suatu pemerintahan mutlak sifatnya kepentingan rakyat adalah yang utama.

Penjabarannya bagaimana.

Adalah terwujudnya tujuan dari suatu pemerintahan seperti yang telah digariskan dalam aline keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu ;
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum dan
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Dalam kenyataan atau prakteknya justru sebaliknya yang dirasakan oleh masyarakat.

Bagaimana Dou Ndai melihatnya?_

Nah disinilah letak pentingnya kepemimpinan transformatif itu. Apa itu? Kepemimpinan yg terukur secara kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Dan ketiga poin tersebut saling tertaut satu sama lainnya. Kapasitas dan kapabilitas akan melahirkan (akseptabilitas) atau penerimaan dari rakyat. Basis utama penerimaan adalah kepercayaan.

Jadi menurut bung ketiga hal tersebut apakah tidak dimiliki oleh pemimpin Kabupaten Bima sekarang ini?_

Jauh, panggang dari api. Dassain dan dasollen tidak berkesesuain. Dan inilah yang dirasakan oleh masyarakat hari ini dengan menguatnya tuntutan perubahan.
Saya katakan bahwa kepemimpinan IDP telah gagal. Kepemimpinan yang telah kehilangan kepercayaan dari rakyat sesungguhnya tidak beralasan secara politik untuk dilanjutkan. Moral dan nurani rakyat adalah nilai tertinggi yang melekat pada figur pemimpin. Dan apabila kedua hal itu hilang maka sesungguhnya rakyat sudah tidak lagi menghendaki.

Apakah alat ukurnya?_

Fungsi  pemerintahan daerah adalah 3 yaitu  yaitu :
1. Mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2.Menyelanggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat umum serta daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Yang mana hubungan tersebut terdiri dari wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sekarang mari kita perhatikan kesejahteraan rakyat Bima selama pemerintahan IDP. Berdasarkan data Bima Dalam Angka dan Sensus Ekonomi Indikator Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima tahun 2018
 1. Angka kemiskinan dari tahun 2012 hingga 2018 tidak pernah mengalami penurunan
2. Jumlah pengangguran terbuka semakin bertambah
3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah terendah bila dibandingkan daerah lainnya.

 _Akhir-akhir ini hiruk pikuk Pilkada ditengah wabah Covid 19 Petahana intens Kungker dengan membagi-bagikan perkakas rumah tangga dan Alat Pelundung Diri, Bagaimana menurut Dou Ndai?_

Apakah itu membagi-bagikan perkakas rumah tangga tugas dan fungsi pemerintah dan mempolitisasi wabah Covid 19 itu etis? Bagi Saya itu justru memperlihatkan pemerintah telah mengalami suatu sifat yang disebut paranoid. Gagap dalam membuat kebijakan meluasnya wabah.

 Maksudnya bagaimana?_

Yah, gagal memajukan kesejahteraan rakyat lalu berusaha merayu dan membujuk rakyat agar memilihnya kembali. Apa Dia pikir rakyat sebodoh itu?
Menurut Saya waktu 5 tahun mestinya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan dan menjalankan amanah rakyat. Memenuhi semua janji-janji politik dimasa kampanye Pilkada 5tahun lalu.

 Apa harapan bung di Pilkada ini?_

Sungguh Saya berharap Dana Mbojo memiliki kepemimpinan yang transformatif, yang mampu mengenali segenap potensi daerah lalu merumuskan sebuah gagasan besar dengan inovasi-inovasi sehingga daerah dan rakyat menjadi maju, sejahtera dan bermartabat.
Hanya dengan begitu Pilkada menjadi ajang kompetisi gagasan, pertarungan gagasan dan konsep memajukan daerah. Ini era 4.0, zaman terbuka dan jangan lagi kita menarik kembali arah jarum jam ke masa lalu dengan cara memonopoli sumber-sumber kekuasaan dengan jalan membodohi rakyat. (PB-01)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bacabup Dou Ndai : Politisasi Wabah Covid 19 dan Modus Kungker Bacabup Petahana Adalah Tanda Hilangnya Kepercayaan Rakyat

Terkini

Topik Populer

Iklan