Bima., Taroainfo.com- Penyaluran paket sembako JPS Gemilang Ntb diduga mengalami kendala termasuk di Desa Sumi, lantaran isi per item dalam paket belum lengkap pasalnya, kades sumi Masrun M. Ali dan aparaturnya pun enggan menyalurkan lantaran tidak ingin dituding bermain-main dalam penyaluran bantuan tersebut. (08/05/2020)
"Dalam hal ini Kades sumi memandang perbedaan nilai itu akan melahirkan kecemburuan sosial, antara masyarakat yang menerima bantuan yang lebih kecil pasti merasa kecewa.” pasalnya. Dari dua sisi pendataan,” Pemerintah desa menemukan data yang janggal atas data yang diterima dari pemerintah provinsi NTB dengan data yang diajukan pemerintah Desa Sumi atas bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tersebut sangat berbedah jauh. (red).
Pemerintah Provinsi minim koordinasi dengan Pemdes sumi yang lebih mengetahui kondisi data riil masyarakatnya. Jangan sampai dengan adanya bantuan JPS kami yang menjadi sasaran protes masyarakat kami sendiri,” lantaran data masyarakat yang tidak sesuai untuk menerima bantuan JPS tersebut. lanjut Kades Sumi, Masrun M. Ali.
"Sekretaris Desa (sekdes) Sumi Askardin Ibrahim, S.Pd selaku administrasi Pemdes mengajukan penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang sebanyak 266 Kepala Keluarga (KK), sementara data dari provinsi yang terima oleh pemdes Sumi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang hanya sebanyak 47 Kepala Keluarga (KK). Paparannya.
Pemdes Sumi menilai potensi gejolak sosial berpotensi besar terjadi. Itu karena bantuan tidak tepat sasaran. Apalagi di Desa Sumi, masih ada ratusan kepala keluarga (KK) yang tidak terdata, padahal mereka juga termasuk masyarakat miskin/Kartu keluarga (KK) tidak mampu dan warga yang terkena dampak Pandemic Covid-19.
”kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra T. Wismaningsih" agar menyerahkan data jaringan pengaman sosial (JPS ) NTB Gemilang kepada pemerontah Desa setempat yang telah di kirim oleh Pemedes SUMI, supaya tidak melahirkan persepsi terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan JPS tersrbut.
lanjut, Masrun M. Ali selaku kepala desa setempat.
Menurut beliau, data itu sangat diperlukan, guna mengetahui secara rinci dan jelas siapa yang sebenarnya yang berhak. pasalnya.
Dan kami belum berani membagikan bantuan JPS tersebut kalau data dari pemerintah Dinas Sosial Provinsi NTB belum kami pegang. Tegas Masrun M. Ali selaku Kepala Desa Sumi. (MR-02.)
