Jakarta,Taroainfo.Com - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta seluruh gubernur di Indonesia sebagai orang pertama yang akan divaksin Covid-19. Hal itu ditegaskan presiden untuk memberi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat. Sehingga kesadaran akan pentingnya vaksin dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada kekhawatiran yang berlarut-larut.
"Di setiap daerah, kita harapkan bahwa orang yang pertama kali disuntik vaksin Covid-19 adalah gubernur di masing-masing daerah,"pinta presiden pada Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi melalui virtual di istana negara, Rabu (06/01/20).
Pada rapat tersebut, presdien yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, para menteri terkait serta seluruh gubernur se-Indonesia, menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi akan dilakukan setelah BPOM memberikan izin penggunaan darurat diterbitkan. Jika BPOM belum mengeluarkan izin tersebut, maka kegiatan vaksinasi belum bisa dilaksanakan.
"Kita berharap semoga semuanya bisa cepat. Kalau semua memenuhi syarat, Insya Allah vaksinasi akan dimulai pekan depan. Sebab perkiraan penyelesaian vaksinasi akan memakan waktu selama 15 bulan," kata orang nomor satu di Indonesia itu.
Menurut presiden, kegiatan vaksinasi adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia karena menyangkut kekebalan seluruh bangsa. Meski statusnya kewajiban tapi tidak terkesan memaksa, akan tetapi lebih kepada upaya menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan merupakan faktor penting.
"Jika pun masih ada yang tidak mau divaksinasi Covid-19, maka otomatis kesehatan orang lain juga terancam," tegas presiden.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang mengikuti kegiatan rapat virtual tersebut mengatakan, memang presiden telah meminta agar para gubernur disetiap daerah menjadi orang pertama yang akan divaksin Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan tenaga kesehatan.
"Vaksinasi Covid-19 diperkirakan membutuhkan waktu selama 1 tahun lebih atau selama 15 bulan proses vaksinasi, namun presiden meminta proses vaksinasinya dipercepat bahkan lebih cepat dari perkiraan" ungkap Ummi Rohmi usai mengikuti rapat secara virtual. (diskominfotikntb/MR-Red).
