Mataram,Taroainfo.Com - Skenario kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Bima telah melahirkan ragam penyimpangan dalam bentuk penjualan diatas HET dan penjualan paket. Penyimpangan tersebut telah menyulut kegaduhan-kegaduhan yang berulang, baik dalam rangkaian aksi protes masyarakat hingga anarkisme kolektif dalam bentuk penjarahan.
"10 Januari 2020 warga Desa Donggobolo, Woha menjarah pupuk jatah Desa Dore Palibelo dengan mencekal Truk pengakut pupuk yang melintasi jalan. 11 Januari 2021 jatah pupuk untuk warga Monta dijarah Warga Bolo di jalan lintas Kantor Desa Bolo. Awal tahun 2020 dan awal tahun 2021 terjadi penjarahan, saya pikir siklus buruk yang mestinya diakhiri para pemangku kebijakan," ujar Satria Madisa dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/21).
Menurut Korlap LTDS ini, pembiaran Pemerintah Daerah dan KP3 dalam memastikan penyaluran pupuk subsidi dilakukan, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu telah menghina dan merusak keakraban sesama warga.
"Menjarah tentu nampak salah. Namun, langkah puluhan warga bolo dapat dianggap benar karena tuntutan krisis. Tanaman pangan bertumbuh, pupuk subsidi entah kemana. Barangkali karena itu dalil mereka menjarah," terangnya.
Satria menambahkan, penjarahan pupuk subsidi harus menjadi pelajaran berharga untuk Pemda untuk mengerti betapa vitalnya pupuk untuk petani. "Dalam penjarahan itu, tertuang semacam rendahnya kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah. Protes sudah, aksi demonstrasi sudah, blokade jalan sudah, namun tak memaksa mata nurani Pemda terbuka. Bisa jadi masyarakat menganggap menjarah sebagai solusi. Pemda harus akhiri menampar muka sendiri, dengan terus membiarkan masyarakat bergerak sendiri,"tegas mahasiswa Hukum Universitas Mataram ini.
Kelangkaan pupuk masih meluas, penjualan diatas HET dan penjualan paket menjadi tradisi. "Bupati Bima harus berani ambil sikap sebagai kepala daerah. Jangan dibiarkan kerja pemerintah menyerupai kerja LSM. Saya khawatir pupuk ini, bisa menyulut instabilitas daerah dan instabilitas warga negara. Daerah tidak perlu kalah dengan mafia,"pungkasnya.(MR-02).
