Kota Bima,Taroainfo.Com - Puluhan Aktivis yang tergabung dalam Lembaga Pengawal kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK Bima-NTB), sesalkan atas sikap pemerintah kota (Pemkot) dan DPRD kota Bima yang tidak responsif dengan surat permohonan Audensi.
Ketua LP-KPK Bima NTB, Amirullah S. Ikom menerangkan, surat permohonan audensi sudah dilayangkan pihaknya Sesuai dengan permintaan Humas Pemkot yang dikonfirmasi oleh Sat Pol PP waktu melakukan Aksi Demonstrasi didepan Kantor Walikota Pada Rabu, (20/01/21) lalu.
"Saat aksi itu, massa meminta pihak pemkot untuk mananggapi beberapa Tuntutan Sikap dan Pernyataan Sikap Terkait penolakan Kehadiran Alfamart 11 titik dikota Bima,"terangnya.
Menurutnya, sesuai dengan surat tersebut hari ini, Senin (25/1/21) seharusnya LP-KPK melakukan Audensi dengan walikota Bima. Namun, Ternyata dikantornya kosong, dan tidak ada pegawai yang posisinya strategis yang dapat ditemui, untuk dimintai keterangan.
Amirullah mengaku, kecewa atas sikap Walikota yang acuh tak acuh terhadap surat permohonan audensi dan tidak pernah melakukan konformasi kembali bila memang sibuk atau belum bisa menfasilitasi.
"Kami lakukan sesuai permintaan Humas Pemkot waktu kami melakukan Aksi kemarin,"sentilnya.
Selanjutnya, Ketua LP-KPK menginstruksikan anggotanya untuk lanjut ke Kantor DPRD, sesampainya dikantor, ternyata semua Anggota DPRD juga tidak ada dikantor. Sehingga Sekjen LP-KPK, M. Yamin melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian yang mengawal untuk dikonfirmasikan ke pegawai mana saja yang ada dikantor DPRD agar mendengarkan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh LP-KPK.
M. Yamin juga merasa Kecewa, seharusnya pihak Eksekutif dan Legislatif lebih koperatif dalam menyelesaikan persoalan Tuntutan Sikap dari LP-KPK, Jangan menghindar dan pura-pura tidak tau.
"Surat sudah kami masukan sesuai permintaan bapak Sukrin H. Dahlan, S.Sos Ketua Komisi 1 dari fraksi Demokrat, waktu menganggapi Aksi Demonstrasi kami kemarin,"bebernya.
Setelah ditemui oleh salah satu pegawai dikantor DPRD, sekjen memberikan ultimatum keras jika tidak ada konfirmasi secepatnya untuk dilakukan audensi, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi.
"Kami akan melakukan Aksi Demonstrasi dengan konsolidasi besar-besaran melibatkan seluruh pelaku usaha kecil, UMKM, para PKL dan pedagang kios-kios,"pungkasnya. (MR-02).
