 |
Bima,TaroaInfo.Com- Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA Action Aid menggelar Dialog Kebijakan bersama DPRD dan Komunitas Sekolah di Kabupaten Bima. Dialog yang dikemas dalam kerangka Program Promoting Civil Society-led Initiatives For Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) tersebut bertajuk “Serap Aspirasi Pendidikan II Kabupaten Bima” dan dilaksanakan selama dua hari. Dialog Sesi I untuk kecamatan Bolo dan Woha dihelat Selasa (9/3) di Saung Bambu desa Penapali dan Dialog Sesi II untuk kecamatan Palibelo dan Ambalawi berlangsung Rabu (10/3) di Cafe Falcao.
Sekjen SOLUD NTB Dedy Mawardi di sela dialog hari kedua yang berlangsung di Cafe Falcao Amahami mengungkapkan, “dialog Kebijakan ini merupakan kegiatan serap aspirasi tahap 2 yang terselenggara berkat pendanaan dari The European Union dan bertujuan untuk menyerap aspirasi bidang pendidikan dari berbagai pihak guna mendorong terwujudnya inisiatif publik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkualitas”. Terangnya.
Dijelaskan Dedy, “dialog kebijakan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Bima yang berasal dari unsur legislatif dan komunitas sekolah. Hadir pada pertemuan ini Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf, SH (F.PKS), Camat Bolo dan Camat Woha, UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha dan para Koordinator Pengawas UPT Kecamatan Bolo dan Woha. Peserta lainnya lima Kepala Desa, lima Kepala Sekolah dan komunitas sekolah dari lima sekolah dampingan Program Pro-InQlued di lingkungan Kecamatan Woha dan Bolo, Tim Pro-InQlued SOLUD serta media. Masing-masing sesi diikuti 38 orang peserta sehingga total keikut sertaan mencapai 76 peserta.
Dialog kebijakan yang berlangsung pada Selasa (9/3) yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 Wita di Saung Bambu desa Penapali Kecamatan Woha berhasil menyerap banyak aspirasi dari komunitas sekolah. Hasil dialog tersebut telah diterima oleh Ketua komisi IV bidang Kesra yang juga menangani pendidikan dan akan di teruskan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima”. Jelas Dedy.
“Pertemuan tersebut berhasil membangun dialog dua belah pihak antara pemangku hak dan pemangku kepentingan menuju pendidikan yang berkualitas dan adanya perhatian pengalokasian anggaran di bidang pendidikan setelah dilakukan telaah anggaran dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020”.
Aspek lain yang muncul pasca dialog yaitu terbangunnya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk perbaikan tata kelola infrastruktur sekolah dan peningkatan tentang pendidikan inklusif bagi penyelenggara pendidikan. Juga terbangunnya mekanisme komunikasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan mutu pendidikan terutama infrastruktur, PIP dan pendidikan inklusif di daerah ini”. Tandasnya.
(TKP/DKS//BMM-/TR-01)
