 |
| Wali Kota Bima dan Bupati Bima Ikuti Rakor Tingkat Provinsi. Dok: taroainfo. |
Mataram, TaroaInfo.Com- Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE serta sejumlah Kepala Daerah di NTB, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Selasa (25/5/2021),
Pengawasan Internal Keuangan dan pembangunan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini melibatkan langsung BPKP NTB.
Dalam sambutannya, Wagub mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat.
"Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisinya kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan," ungkap Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTB.
Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP NTB ini dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik ,Pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.
Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.
Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh bupati walikota yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.
"Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.
Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. Baik itu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, ujarnya singkat.
*TI01*
