BIMA, TAROAINFO.com- Asosiasi Petani Bawang Merah (APBM) Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Kamis (2/12/21) Mengendor Kantor Bupati Bima. Aksi para petani ini mendesak pemerintah daerah (Pemkab) Bima agar segera menstabilkan harga bawang merah, Obat-obatan dan harga pupuk yang terbilang cukup mahal.
Kordinator Laporan, Arisman dalam orasinya menyampaikan, Kondisi Kabupaten Bima hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kondisi tersebut dapat dilihat dari apa yang dialami oleh seluruh petani diberbagai kecamatan di kabupaten Bima mulai dari mahalnya harga pupuk, Harga Pestisida, Insektisida dan harga komoditas pertani yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Petani di kabupaten Bima dihantui oleh kerugian dan utang akibat terlalu banyak pengeluaran dibandingkan dengan harga jual,"ungkap arisman.
Orator lain, Erik Arianto mengatakan bahwa petani telah memberikan konstruksi besar bagi kemajuan daerah. Tidak dapat dipungkiri seluruh elemen bergantung penuh dari pada petani.
Menurut Erik, dalam aksi ini pihaknya meminta Bupati Bima untuk segara membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara membangun industri pengolahan bawang merah di kabupaten Bima, meminta Bupati Bima untuk segera menetapkan satuan harga bawang merah melalui (PERDA) sesuai Kualitas.
"Selain itu kami meminta Bupati Bima membuat PERDA untuk subsidi obat-obatan minimal 50% dari harga yang berjalan, dan Bupati Bima harus segera mengajukan penambahan Kuota pupuk subsidi ke pupuk Kaltim dan mencabut distributor yang dianggap nakal serta merugikan petani selama ini,"terangnya.
Ia juga mendesak DPRD kabupaten Bima segera melakukan pansus dan membahas untuk diterbitkan PERDA terkait satuan Harga Bawang Merah ditingkat petani di kabupaten Bima.
"Bupati Bima dan DPRD Kabupaten Bima harus membahas PERDA dan melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama,"desaknya.
Pantauan wartawan di lokasi, Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Polres Bima. Massa aksi setelah menyampaikan orasi sekitar satu jam lamanya diminta keterwakilan untuk masuk kedalam Kantor Bupati Bima dengan membawa surat hasil kesepakatan bersama yang harus ditandatangani oleh Bupati Bima.
Sayangnya, Setelah keterwakilan masa aksi keluar dari kantor Bupati, rupanya surat tersebut tidak ditandatangani. Sehingga dari tidak adanya solusi atau Poin yang bisa di bawah pulang, masa aksi langsung bergerak kembali ke Soromandi dengan penuh rasa kecewa dan memberikan ultimatum keras terhadap Pemerintah daerah, Bahwa akan dilakukan Pembaikotan jalan lintas Soromandi-Bima sebagai bentuk kekecewaan Petani.
(TAROA-SUKY)
