 |
| Foto: Ketua DPD GMNI NTB, Al Mukmin Betika Usia Memberikan Penghargaan Pada Narasumber dari Komisioner Bawaslu NTB dan Staf Pengajar Ilmu Politik UIN Mataram. |
MATARAM, TAROAINFO.COM.- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Menggelar dialog publik dengan tema "Polarisasi agama polarisasi politik dan sara pada pemilu serentak 2024" bertempat di angkringan Gocuan, Kota Mataram, Selasa (20/6/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Nasional maupun daerah, Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri, Dr. Ihsan hamid, MH staf Pengajar Ilmu Politik UIN Mataram, Kader dan Alumni GMNI NTB.
Dalam sambutannya, Ketua DPD GMNI NTB, Al Mukmin Betika menyampaikan, bahwa dialog bublik ini untuk mencegah polarisasi, baik polarisasi agama, polarisasi politik dan sara pada pemilu serentak 2024.
"Polarisasi agama, Polarisasi Politik dan sara akan digugurkan ketika lembaga yang punya kewenangan seperti Bawaslu dan Polri mengambil perannya. Karena ini akan memecah belahkan persatuan umat beragama, suku dan ras,"katanya.
Pria yang akrab disapa bung Al ini berharap, dialog publiknya dapat membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat agar tidak di polarisasi lewat agama dan isu sara.
"Mari kita melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dengan semangat nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme tampa memandang ras, suku dan agama,"ajaknya.
Acara dilanjutkan dengan sesi dialog publik, narasumber pertama dari Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri. Ia memaparkan, bahwa hadirnya lembaga Bawaslu untuk mengawasi pemilu supaya tidak ada politik praktis.
"Politik praktis dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu harus kita awasi bersama,"terangnya.
Ia juga mengajak untuk merefleksikan pemilu sebelum order baru yang saat itu abri dapat memberikan hak suaranya. Sehingga sangat berbeda dengan pemilu sekarang, abri tidak lagi dapat memberikan hak suaranya.
"Pemilu paska orde baru berbeda dengan saat ini, pesta demokrasi sepenuhnya di berikan hak kepada rakyat dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun,"terangnya.
Sementara itu, Narasumber kedua DR. Ihsan Hamid, M.H staf pengajar ilmu politik UIN Mataram. Disampaikan bahwa adanya demokrasi struktural sehingga aktivis di kampus hanya fokus diskusi dan kajian. Tetapi aktivis juga punya kewajiban untuk mengawal atau mewujudkan demokrasi substansial.
"Kita sangat tidak asing dengan istilah polarisasi, politisasi, berita hoax dan sebagainya. Sebetulnya kita kaji secara substansial atau dari sisi konsep demokrasi terdapat tiga hal yang perlu kita lihat pasca reformasi. Dimana Iklim demokrasi yang mesti ada nilai keadilan, keterbukaan dan persamaan dalam mata hukum,"ungkapnya.
Disisi lain, Ia menjelaskan bebasnya experience di media sosial teman-teman semua secara langsung memproduksi berbagai macam persoalan yang menjadi benalu dalam pemilu. Kejahatan cyber crime dalam pemilu atau kejahatan polarisasi dalam politik yang berbasis mediator.
"Semua lembaga dan para intelektual harus berperan menjadi agen yang mengkampanyekan untuk mitigasi antisipasi dan pencegahan dalam penggunaan media sosial secara baik dan beradaptasi,"pungkasnya.
*TI-02*
