 |
| Foto: Ketua BADKO HMI Bali Nusra, Abdul Halik/Dok: Ist. |
MATARAM, TAROAINFO. COM. - Indonesia dihadapkan pada sorotan terbesar dalam sejarah pemilihan umum (pemilu). Kekosongan jabatan di 514 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota menciptakan keguncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, situasi sekarang menggoyakan keyakinan publik terhadap keseriusan pemilu.
Ketua BADKO HMI Bali Nusra, Abdul Halik menilai bahwa penentuan anggota Bawaslu semestinya bisa dilakukan dengan cepat, pasalnya seleksi sudah di dilaksanakan oleh tim seleksi dan telah menjalani fit and proper test. Sebetulnya proses ini tidak bertele-tele karna bawaslu RI sifatnya hanya mengonfirmasi.
"Dampaknya, suasana penuh keraguan dan tuduhan politisasi membelenggu lembaga pengawas pemilu yang seharusnya netral,"Kata Halik dalam pres releasenya yang diterima media ini, Rabu, 16 Agustus 2023.
Ia mengungkapkan keprihatinannya dengan lugas. Pertanyaan' muncul mengapa Bawaslu RI tidak serius untuk terlibat aktif dalam tahapan penting sampai hari ini para pejabatnya belum dilantik, bahkan belum di umumkan padahal tugas pokoknya adalah mengawasi semua proses pemilu.
Hal tersebut menurutnya, menimbulkan keraguan terhadap prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menegakkan kepastian hukum, ketertiban, dan profesionalisme.
"Kekhwatiran ketika pengawasan dilimpahkan semua ke bawaslu provinsi, sangat tidak masuk akal dapat dilakukan pengawasan dengan baik dan efektif di NTB misalnya, masa 5 orang bisa mengawasi 10 kabupaten/kota?,"tuturnya.
Lebih lanjut Halik, takutnya ada pihak-pihak menggugat kondisi kekosongan bawaslu. Kemudian dapat berimplikasi terhadap keabsahan hasil dari pemilu 2004. baik itu pileg maupun pilpres, karna terdapat cela hukum.
Situasi sekarang, Kata Halik, semakin menguatkan dugaan publik bahwa dibalik molornya seleksi itu ada tarik ulur kepentingan politik, publik mempertanyakan dugaan peluang konflik kepentingan yang muncul dalam proses penentuan itu, politisasi dalam seleksi anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjadi lebih terang. Ia juga menilai keterlambatan pengumuman hasil seleksi memberi ruang bagi spekulasi terkait intervensi dari partai politik dan pusat.
"Sementara dalam suasana ini, lemahnya kinerja Bawaslu RI terbongkar dan Informasi yang terbatas mengenai pengawasan Bawaslu dan penegakan hukum pada setiap tahapan pemilu telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini,"terangnya.
Halik berharap tehadap kondisi yang terjadi saat ini mendapatkan respon serius dari Komisi II DPR dan Presiden Joko Widodo, jangan sampai negara memberikan anggaran yang sangat fantastis kepada Bawaslu.
"Negara jangan sampai memberikan anggaran fantastis kepada Bawaslu. Karena Kinerjanya tidak ada hasil yang signifikan, bahkan mengelola lembaganya sendiri tidak mampu,"bebernya.
*TI-02*
