 |
| Foto: Agus Salim, Ketua Lembaga Pemantauan Pembangunan Kinerja Pemerintah (LP2KP) propinsi NTB |
BIMA, TAROAINFO.Com - Menyikapi polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pasca pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ini. Agus Salim, Ketua Lembaga Pemantauan Pembangunan Kinerja Pemerintah (LP2KP) propinsi NTB mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten bima setempat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para Tenaga Honorer kabupaten Bima.
Menurut Agus Salim, melalui rilis tertulisnya pada Rabu, 8/01/2025,. Agus mengatakan dengan adanya persoalan tersebut ramai di bicarakan, bahkan telah di bangun posko pengaduan oleh para pemerhati persoalan tersebut dan terus dibicarakan melalui audensi di tingkat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) namun belum menemukan solusi yang diharapkan ini perlu ditindaklanjuti melalui pembentukan Pansus yang akan bekerja untuk menemukan akar masalah dan memberikan rekomendasi kepada DPRD.
"Pansus harus segera dibentuk untuk mengidentifikasi persoalan dan menemukan akar permasalahan yang ada. Setelah itu, DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti dan memberikan solusi bagi para Honorer Pejuang Keadilan yang saat ini menghadapi kendala,"ujar Agus pada Rabu, (8/01/2025).
Agussalim juga menegaskan bahwa persoalan ini bisa merembet ke ranah pidana jika dalam proses kerja Pansus ditemukan adanya temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Ia menyebutkan adanya indikasi kuat perekrutan tidak sesuai prosedur, Manipulasi data admistrasi para calon peserta yang di nyatakan lulus serta indikasi permainan uang oleh oknum Calon.
Menurut Agus, jika persoalan ini terus berlarut-larut, maka bisa dibawa ke ranah hukum perdata maupun pidana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para tenaga honorer pejuang keadilan. Ia berharap langkah ini dapat mengakomodir dan menyelesaikan masalah yang kini tengah dihadapi oleh para pejuang PPPK.
"Agus juga berharap sebelum pengalihan kekuasaan kepada pemerintah (Bupati) baru persoalan ini harus tuntas," ungkapnya.
*RED*
